PENAJAM – Pengadilan Negeri (PN) Penajam sosialisasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dan penandatanganan MoU dengan aparatur penegak hukum se-Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sosialisasi E-Berpadu ini dipimpin langsung oleh Ketua PN Penajam Jimmy Ray Le.

Pada kesempatan tersebut, Ketua PN Penajam Jimmy Ray Le mengatakan bahwa aplikasi E-Berpadu tersebut didesign dan dibangun oleh Mahkamah Agung untuk mendukung penerapan Sistem Penanganan Perkara Pidana sexara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang telah ada sebelumnya dan mewujudkan digitalisasi administrasi perkara.

“Dengan begitu dapat memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan layanan bagi masyarakat pencari keadilan, ” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam aplikasi E-Berpadu tersebut terdapat sembilan fitur diantaranya yakni pelimpahan berkas pidana sampai dengan permohonan ijin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

“Dalam aplikasi E-Berpadu itu ada sembilan fitur yang pertama Pelimpahan berkas pidana, pengajuan penetapan ijin atau persetujuan penggeledahan, pengajuan penetapan ijin atau penyitaan, pengajuanperpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, permohonan pembatalan penahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti dan permohonan ijin besuk tahanan online, “jelasnya.

Perlu diketahui, Pengadilan Negeri Penajam sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung, mendukung pelaksanaan dan penerapan sistem aplikasi E-Berpadu sebagai upaya peningkatan kualitas layanan serta digitalisasi layanan bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten PPU.

Ditambahkannya, langkah awal dalam rangka pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Berpadu untuk setiap penanganan perkara pidana adalah dengan dilakukannya penandatangan MoU tentang aplikasi tersebut oleh lembaga penegak hukum yang terkait yakni Pengadilan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri PPU, Polres PPU dan Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Mad/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *