PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU membuka sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) Bela Pengadaan melalui Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/E-Marketplace di aula lantai III kantor Bupati PPU, Senin (02/10/2022).

Nampak hadir para asisten di lingkungan Seketrariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, kepala perangkat daerah, pimpinan Bankaltimtara Cabang PPU beserta jajarannya, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kutai Barat, dan peserta sosialisasi dan bimtek yang berasal dari pelaku usaha di Kabupaten PPU.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari PT. Brilliant E-Commerce Berjaya sebagai penyelenggara platform e-commerce Mbizmarket.

Dalam kesempatan tersebut, Tohar menyampaikan pengadaan barang/jasa diprogramkan oleh pemerintah berdasarkan pada adanya kebutuhan barang/jasa tersebut mulai dari alat tulis kantor (ATK), obat untuk kebutuhan rumah sakit dan puskesmas, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, seragam sekolah, dan kebutuhan lainnya.

”Memperhatikan hal tersebut, dan menimbang mengenai penggunaan produk/jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi maka pada 30 Maret 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”ungkap Tohar.

Lanjut Tohar, Berdasarkan dari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Instruksi Bupati Penajam Paser Utara, Nomor: 027/727/TU-Pimp/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang secara tegas mendukung upaya menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dengan menginstruksikan kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan produk dalam negeri.

”Salah satunya dengan melakukan belanja produk dalam negeri dan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui e-katalog lokal atau toko daring/marketplace serta mewajibkan pelaksanaan seluruh belanja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah secara elektronik pada Tahun 2023,” jelasnya.

Tohar menambahkan, kepada seluruh Kepala SKPD untuk lebih memperhatikan hal ini dengan mendorong penyedia/pelaku usaha yang biasa melakukan transaksi pengadaan barang/jasa untuk mendaftar dan menawarkan produknya ke toko daring dan katalog elektronik lokal, serta mengutamakan pelaksanakan pengadaan barang/jasa melalui toko daring dan katalog elektronik lokal.

“Perlu diingat, pelaksanaan seluruh belanja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah secara elektronik wajib pada Tahun 2023,” tegas Tohar.

Diakhir sambutan Sekda PPU berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan yang ada, untuk lebih memahami pentingnya sistem elektronik/e-marketplace pada bela pengadaan ini.

”Dan kepada seluruh peserta, kami juga menyampaikan permohonan maaf, jika dalam pelaksanaan sosialisasi dan bimtek nanti terdapat sesuatu yang kurang berkenan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda PPU Iwan Kadir Yatim mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan bimtek merupakan kerjasama UKPBJ Setda Kabupaten PPU dengan Bank Kaltimtara Cabang PPU dengan mendatangkan narasumber PT. Mbiz E-Commerce berjaya (MBIZ MARKET) sebagai penyelenggara platform e-marketplace Mbizmarket, yang merupakan partner Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI).Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 3 s/d 7 Oktober 2022 ,diikuti pejabat pengadaan dari 36 SKPD, 9 Bagian pada Sekertariat Daerah, 4 UPT PU dan 11 UPT Puskesmas se-Kabupaten PPU serta pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) di Kabupaten PPU.

“Dengan jumlah peserta sebanyak 171 orang yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Admin/ Pejabat Pengadaan dan Bendahara Pengeluaran yang dibagi dalam 3 sesi yakni pada tanggal 3 s/d 4 Oktober 2022. Serta peserta berasal dari pelaku UMK- Koperasi sejumlah 229 orang yang dibagi 4 sesi yakni pada tanggal 5 s/d 7 Oktober 2022. Juga dihadiri oleh peserta dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Barat sebanyak 6 orang,” kata Iwan. (Diskominfo/mad/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *