PENAJAM – Plt. Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdan telah menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023.

Penyampaian nota penjelasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 itu disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD 2023 di Gedung Paripurna DPRD PPU, Jumat (30/9/2022).

Dalam rapat tersebut, enam fraksi DPRD PPU menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Secara mayoritas seluruh fraksi menerima dan menyetujui terkait RAPD Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya Namum dengan catatan.

Salah satu fraksi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Sudirman menyampaikan pandangan umum terkait beberapa hal.

Pertama yaitu meminta agar dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Kabupaten PPU yang baik dan pemerintahan yang bersih sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku maka pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan.

Kedua, Fraksi PDIP mengharapkan perbaikan Infrastruktur jalan di Kabupaten PPU khususnya di Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan dengan adanya aspirasi masyarakat meminta komitmen pemerintah untuk peningkatan fasilitas di daerahnya.

“Yang ketika kami mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah untuk segera merencanakan dan pembangunan gedung badan keuangan, Bapenda, kantor pemadam kebakaran, BPBD, kantor Satpol PP, kantor DP3AKB (Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana) serta kantor dinas pendidikan,” sebut Sudirman.

Kemudian, terkait dengan aspirasi dari masyarakat, petani dan nelayan, Fraksi PDIP meminta kepada pemerintah untuk mengadakan bantuan pupuk untuk petani. Kemudian bantuan Alat Tangkap Ikan, Mesin dan Kapal untuk Nelayan dan sarana penunjang lainya.

Selain itu, Sudirman menyampaikan bahwa program prioritas lain yang patut diperhatikan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena pembangunan SDM dapat menjadi penompang utama ketika Sumber Daya Alam (SDA) semakin berkurang.

“Di samping itu sektor ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mendukung pembangunan IKN,” kata dia.

Keenam, Sudirman mengatakan Fraksi PDIP mengingatkan kepada pemerintah setelah di sahkanya anggaran APBD Perubahan untuk segera memproses pembayaran utang-utang daerah diantaranya TPP Pegawai, ADD, guru paud dan utang kepada pihak ke tiga.

“Mengusulkan kembali pencairan ADD 70 – 30 persen agar roda ekonomi di desa kembali bangkit. Kemudian, kami meminta kepada pemerintah daerah agar pembayaran TPP pegawai bisa dibayar setiap bulan,” pungkasnya. (Adv/mad/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *