PENAJAM – Ratusan masa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Sopir truk menggelar aksi demonstrasi di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi.

Dalam aksi tersebut, mereka mempertanyakan distrubusi solar yang dilakukan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai kurang tepat sasaran.

Salah satu Pendemo, Said Abdillah dalam orasinya mengatakan bahwa para sopir angkutan harus mengantri berhari-hari untuk mendapatkan solar.

“Bukannya kami tidak mau mengantri, tetapi ketika kita mengantri lama bahkan sampai lima hari, kenapa mafia solar atau pengetap ini yang didahulukan, “ujarnya.

Ia juga menyampaikan ia beserta para pendemo lainnya hanya meminta untuk dibuatkan regulasi agar masyarakat PPU dapat menikmati haknya.

Selain itu dalam orasinya, Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi kepada Pertamina dan disampaikan bahwasannya permasalahan seperti ini juga terjadi di daerah lain. Hanya saja, mereka dibuatkan regulasi yang mengatur penyaluran solar subsidi tersebut.

“Kita hanya ingin dibuatkan regulasi agar kami masyarakat PPU bisa menikmati hak kamu tanpa harus bersaing dengan para mafia solar atau pengetap, ” ujarnya.

Dalam aksi tersebut ada beberapa poin tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah setempat yakni menghentikan dan menangkap pelaku mafia solar, menambah titik SPBU, membuatkan regulasi penyaluran solar subsidi dan meminta kepada pihak keamanan bersikap tegas kepada para mafia solar subsidi.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Hamdam Pongrewa mengatakan kepada para demonstran bahwa kelangkaan solar subsidi tersebut bukanlah hal yang disengaja dan solar subsidi tersebut regulasinya langsung dari pemerintah pusat.

Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa didamping Sekda PPU Tohar Turun Langsung ke tengah-tengah para demonstran

“Persoalan ini bukan persoalan yang disengaja dibiarkan karena ini kebijakan pemerintah pusat, ” ujarnya.

Terkait dengan tuntutan para demonstran kata Hamdam, tuntutan tersebut akan segera dibahas dengan pihak terkait dengan persoalan tersebut.

“Beberapa poin tuntutan itu akan segera dirapatkan dengan Pertamina sebagai pihak terkait dalam hal ini, dalam tuntutan itu kan diberikan waktu dua minggu, tetapi kami berupaya dalam jangka waktu satu minggu perubahan sudah dapat dirasakan, ” pungkasnya. (Mad/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *