PENAJAM – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam mengikuti jalannya rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Kabupaten PPU, Jumat, (29/7/2022).

Sidang paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahruddin M. Noor serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten PPU, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.

Dalam sambutannya Plt. Bupati PPU, Hamdam mengatakan bahwa perlu disadari perencanaan dan pelaksanaan serta laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten PPU tahun anggaran 2021 menyisakan beberapa catatan, sehingga memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut kata Hamdam, kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah dibawah kendali Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, diinstruksikan agar bekerja lebih keras dan lebih cermat lagi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mempertanggung jawabkannya, sehingga dapat meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja kita semua, terutama pada Panitia Khusus Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Hamdam.

Dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, secara garis besar dapat disampaikan Realisasi APBD dan target pendapatan tahun 2021 sebesar 1,9 triliun lebih meliputi Realisasi Pendapatan Tahun 2021 sebesar 1,22 Triliun Rupiah lebih dengan rincian PAD sebesar 87,8 miliar Rupiah lebih, pendapatan transfer sebesar 1,10 triliun Rupiah lebih dan lain-lain pendapatan yang sah 29,66 miliar rupiah lebih.

“Sementara untuk realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar 13,21 miliar rupiah lebih berupa sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya,” bebernya.

Kemudian dijelaskan juga untuk realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 adalah sebesar 65,94 miliar rupiah berupa penyertaan modal ke Perumda Air Minum Danum Taka sebesar 3,5 miliar rupiah, penyertaan modal ke Perumda Benuo Taka Energi sebesar 3,6 miliar rupiah penyertaan modal ke Perumda Benuo Taka sebesar 12,5 miliar rupiah dan pembayaran pokok utang pinjaman kepada PT. SMI sebesar 46,34 miliar lebih.

“Pembiayaan netto tahun 2021 sebesar 52,73 miliar rupiah lebih sisa lebih pembiayaan Anggaran Lebih (SILPA) tahun 2021 sebesar 41,67 miliar rupiah lebih,” bebernya.

Sementara untuk neraca per 31 Desember 2021 yakni jumlah aset tahun 2021 sebesar 4,59 triliun rupiah lebih dengan rincian sebagai aset lancar sebesar 116,65 miliar rupiah lebih, investasi jangka panjang sebesar 127,74 miliar rupiah lebih, aset tetap sebesar 4,17 triliun rupiah lebih dan aset lainnya sebesar 180,33 miliar rupiah lebih.

Kemudian Jumlah Kewajiban sebesar 571,33 miliar rupiah lebih dengan rincian sebagai utang belanja sebesar 328,18 miliar rupiah lebih, utang kepada PT. SMI sebesar 243,08 miliar rupiah lebih dan pendapatan diterima di muka sebesar 60 juta rupiah berupa sewa tempat (aset Pemda) oleh Bulog dan Bilik ATM Bank Kaltimtara dengan jumlah ekuitas sebesar 4,02 Triliun Rupiah lebih.

“Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat, sehingga Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya. (Humas/mad/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *