PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapatkan penghargaan terbaik pertama dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) se Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informaasi Hukum, Kamis (15/07/2021) kemarin yang dilaksakan secara virtual.

Saat dijumpai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Pitono, mejelaskan pengelolaan JDIH di Kabupaten PPU sudah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Republik Indonesia (RI). Maksud dari terintergrasi dikarenakan, semua produk hukum Kabupaten PPU sudah melalui mekanisme dalam peraturan undang-undangan (UU) yang berlaku.

Seperti lanjut Pitono, yang pertama yaitu mekanisme harmonisasi dan mekanisme fasilitasi hukum. Yang kedua Kabupaten PPU tentu sudah mempermudah pemberian akses untuk mendapatkan informasi publik, sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“ Yang ketiga ini upaya kami (Bagian Hukum PPU) sebagai integrasi atau kesatupaduan dalam melaksanakan informasi baik itu secara data maupun secara informasi kepada masyarakat, terkait dengan pelaksanaannya maupun penyusunan peraturan perundang-undangan ,” ungkap Pitono

Ia juga mengatakan dokumen terbentuknya Kabupaten PPU di tahun 2002 hingga saat ini, semua data produk hukumnya terdokumentasikan, bahkan sejak tahun 2002 Kabupaten PPU juga membuka akses kepada publik untuk mendapatkan informasi semua produk hukum daerah tersebut kepada masyarakat.

“ Makanya dengan portal jdih.penajamkab.go.id kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan peraturan perundang-undangan di Kabupaten PPU ,” jelasnya.

“ Contoh kecil saja, kami sudah membuat software JDIH offline maupun online tetapi tetap update, setiap produk hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah otomatis masuk dalam sistem JDIH. Jadi dengan data satu ini, kita sudah bisa mengakses semua produk hukum daerah yang ada di maupun yang sudah diterbitkan oleh Kabupaten PPU ,” tambahnya.

Ia juga mengharapkan di tahun depan kendala match data antara dokumentasi hukum Kabupaten dan dokumentasi hukum yang ada di desa mengenai pembentukan Surat Keputusan (SK), Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) agar dapat ngelink ke Bagian Hukum PPU, sudah disiapkan link online maupun offline.

“ Kerena mereka (desa) tidak boleh menyembunyikan bentuk peraturan perundangan-undangan yang sudah desa tetapkan, harus terbuka. Makanya kami membuka akses offline maupun online itu. Karena untuk keterbukan informasi publik wajib hukumnya bagi penyelenggara pemerintahan dalam membuka akses komunikasi maupun informasi,” pungkasnya. (Diskominfo/mad/red)

By

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *